Pemprov DKI geser anggaran pendidikan Rp 600 miliar untuk tangani Covid-19

Pendidikan

Pemprov DKI Jakarta memangkas anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp 600 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19.

Penundaan item anggaran tersebut tertuang dalam dokumen penandatanganan Protokol Penundaan Anggaran Tak Terduga (BTT) dan Program Kegiatan Aparatur Daerah tentang Belanja untuk Mengatasi Pandemi Covid-19.

Contents hide

1. Dokumen acara yang disusun pada 21 Mei 2021 itu dikukuhkan oleh Ketua Komite A DPRD DKI Jakarta

1.1. DKPKP mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 647 miliar untuk program pemberian subsidi

1.2. Ada dua pemotongan anggaran, yakni anggaran Biaya Tak Terduga (BTT)

Dokumen acara yang disusun pada 21 Mei 2021 itu dikukuhkan oleh Ketua Komite A DPRD DKI Jakarta

, Mujiyono yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

“Ya (dokumen sah),” kata Mujiyono saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Dipengaruhi Pandemi Covid 19, Pemprov DKI Bahas Penyesuaian Anggaran

Dokumen tersebut mengatur pergeseran anggaran untuk Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan (DKPKP), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

DKPKP mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 647 miliar untuk program pemberian subsidi

pangan dengan harga murah kepada masyarakat tertentu melalui PT Food Station Tjipinang dan PD Dharma Jaya.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Kementerian Kesehatan dapat mendanai program vaksinasi dengan rincian yang tersebar dalam persiapan fasilitas kesehatan. Tambahan anggaran untuk dinas kesehatan sekitar Rp 1,2 triliun.

Sementara itu, anggaran layanan sosial meningkat sebesar Rs.626 miliar, di mana Rs.623 miliar dialokasikan untuk memberikan uang tunai kepada orang-orang yang terkena dampak Covid-19.

Akhirnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mendapat tambahan anggaran untuk rekrutmen CPNS dan PPPK Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 18 miliar.

Ada dua pemotongan anggaran, yakni anggaran Biaya Tak Terduga (BTT)

(mayoritas) dan biaya operasional Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dari anggaran yang ditunda sebesar Rp 2,54 triliun, BTT DKI Jakarta berkurang sebesar Rp 1,95 triliun. Sementara itu, Kementerian Pendidikan telah memotong 600 miliar rupee.

Kompas.com telah mencoba mengkonfirmasi keputusan tentang pergeseran anggaran dengan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KBRI Edi Sumantri.

LIHAT JUGA :

serverharga.com
wikidpr.id
riaumandiri.id
dekranasdadkijakarta.id
finland.or.id
cides.or.id